Bagaimana membuat gugatan?

Gugatan dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis. Pada umumnya gugatan diajukan secara tertulis.

I.Gugatan lisan

Jika buta aksara maka terbuka peluang untuk menggugat secara lisan. Gugatan lisan harus disampaikan sendiri ke Pengadilan. Yang bersangkutan harus menemui langsung Ketua Pengadilan dan menjelaskan sendiri isi dan maksud gugatannya. Gugatan semacam ini tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan pada seorang kuasa hukum.

II.Gugatan Tertulis

Jika membuat gugatan rumusan yang harus diuraikan secara rinci adalah:

  • Alamat gugatan: Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri
  • Diberi tanggal gugatan
  • Ditandatangani (cap jempol) Penggugat atau kuasa
  • Ada identitas para pihak: nama (termasuk gelar atau alias jika ada), jika badan hukum nama sesuai Anggaran Dasar, alamat tempat tinggal.
  • Positum atau dalil gugatan: berisi rangkaian fakta dan dasar hukum yang melandasi gugatan.
  • Petitum atau permintaan. Permintaan dalam gugatan harus berdasarkan fakta yang ada dan logis, bisa dilaksanakan, bisa dihitung.

Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang berada di wilayah hukumnya. Karena itu saat mengajukan gugatan kita mesti memastikan bahwa gugatan didaftarkan di pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat.

Yang dimaksud tempat tinggal tergugat:

a.tempat kediaman

b.alamat tertentu

c.tempat kediaman sebenarnya

d.Tempat barang sengketa

e.Pilihan domisili hukum dalam perjanjian

Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui gugatan dapat diajukan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal Penggugat.

Bagaimana menentukan tempat tinggal tergugat?

  • Bisa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pajak atau Anggaran Dasar badan hukum. Jika tergugat pindah tempat tinggal setelah gugatan didaftarkan hal ini tidak membatalkan kewenangan pengadilan untuk mengadili gugatan itu.
  • Jika tergugat lebih dari satu maka gugatan dapat diajukan ke salah satu tempat tinggal tergugat.

Gugatan ini harus didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri. Saat mendaftar kita harus membayar panjar biaya perkara.

Berikut daftar biaya panjar sementara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (bisa dijadikan patokan untuk pengadilan lainnya):

Biaya panjar gugatan: Rp 615.000

Perincian:
Biaya tetap:

Hak Kepaniteraan Rp 30.000

Redaksi/leges Rp    5000

Meterai Rp    6000

Rp 41.000

Biaya tidak tetap:

Panggilan Penggugat3X Rp 60.000=Rp 180.000

Panggilan Tergugat3XRp 60.000= Rp 180.000

Cadangan panggilan/pemberitahuanRp 214.000

Total Rp 615.000

Setiap penambahan 1 (satu) pihak panjar harus tambah Rp 180.000

Disebut uang panjar karena ada kemungkinan biaya perkara di atas biaya panjar. Misal: jika para pihak beberapa kali tidak hadir dalam persidangan sehingga harus dilakukan pemanggilan berulang kali.

Biaya pemeriksaan di tempat untuk 1 (satu) lokasi Rp 1.000.000

Biaya panggilan melalui iklan 1 (satu) kali Rp 1.500.000

Biaya pemberitahuan melalui iklan 1 (satu) kali Rp 1.500.000

Semakin rumit perkara dan semakin banyak pihak yang digugat maka biaya akan semakin mahal. Biaya tersebut belum termasuk biaya-biaya untuk proses hukum lainnya apabila diperlukan seperti:

a.Biaya eksekusi (mencakup biaya tegoran/aanmaning dan biaya consignatie) panjar sekitar Rp 1.200.000

b.Biaya sita atau pencabutan sita Rp 600.000

c.Biaya lelang Rp 6.000.000

d.Biaya pengosongan Rp 7.000.000

e.Biaya pengumuman melalui iklan Rp 1.500.000

Contoh gugatan:

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jl. Ampera Raya

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Torinem

Alamat :  Jatipadang Utara no 7 Jakarta  Selatan

Pekerjaan: Direktur Jasa Keamanan PT. Waspada Security.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan kepada

Nama: Donny Mio

Alamat:  Jati Murni no 8 Jakarta Selatan

Pekerjaan: Direktur PT. Aman Gesit Multisukses.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Supermarket Bata Jaya. (Bukti P1)

Bahwa dalam perjanjian disepakati bahwa pengamanan Supermarket Bata Jaya  pada pukul 06.00 WIB sampai dengan18.00 WIB adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sedangkan pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB adalah tanggung jawab Penggugat.

Bahwa pada tanggal 13 September 2005 sekitar pukul 13.30 WIB terjadi pencurian motor di halaman Supermarket Bata Jaya. (Bukti P2)

Bahwa pada tanggal 30 April 2006 sekitar pukul 16.00 WIB terjadi pencurian motor di halaman Supermarket Bata Jaya. (Bukti P3).

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 sekitar pukul 09.00 WIB terjadi pencurian motor di halaman Supermarket Bata Jaya. (Bukti P4).

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006 sekitar pukul 12.00 WIB terjadi pencurian motor di halaman Supermarket Bata Jaya (Bukti P5).

Bahwa sesuai pasal 8 Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Supermarket Bata Jaya maka pihak Tergugat berkewajiban  mengganti kerugian akibat segala kehilangan motor tersebut di atas yaitu senilai 4 motor X Rp 10.000.000 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut di atas baik secara lisan maupun tertulis (Bukti P6-P9).

Bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab bahkan menghindar dan memberi janji-janji kosong termasuk cek kosong. (Bukti P10).

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban menjaga keamanan tersebut menyebabkan nama baik Penggugat sebagai perusahaan penyedia jasa keamanaan menjadi tercoreng.

Bahwa akibat hilangnya 4 motor di Supermarket Bata Jaya tersebut di atas pihak manajemen UD. Supermarket Bata Jaya memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat.

Bahwa akibat pemutusan hubungan kerjasama itu Penggugat mengalami kerugian senilai Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). (Bukti P11).

Bahwa akibat tercemarnya nama baik Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian yang amat besar yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). (bukti P12).

Bahwa Tergugat tidak mau meminta maaf bahkan mengirimkan surat ke perusahaan-perusahaan klien Penggugat yang isinya memutarbalikkan fakta  dan memfitnah Penggugat seolah kehilangan 4 motor tersebut adalah akibat kelalaian Penggugat.

Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang terhormat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

2.Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian akibat kehilangan 4 motor tersebut di atas sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

3.Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian akibat pemutusan hugungan kerjasama antara Penggugat dengan UD. Supermarket Bata Jaya sejumlah Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

4.Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian akibat tercemarnya nama baik Penggugat denganuang senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

5.Menghukum tergugat untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat di 4 media massa nasional.

6.Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas bangunan dan tanah milik Tergugat di Jl. Raya Ragunan nomor 390.

7.Menghukum Tergugat dengan uang paksa Rp 100.000 setiap harinya atas keterlambatan menjalankan putusan Pengadilan.

Sekunder:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Jakarta, 30 Maret 2009

Hormat saya,

Penggugat,

(tanda tangan di atas meterai Rp 6000)

Torinem

Leave a Reply