16 Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 16 partai politik (parpol) lolos verifikasi administrasi, sedangkan 18 partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Dasar dari putusan itu adalah Peraturan KPU No 7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan.

“Bagi partai yang lolos, akan dilakukan verifikasi faktual. KPU akan diperiksa secara fisik sesuai perundang-undangan. Besok, tim yang beranggotakan 33 orang akan melaksanakannya (verifikasi faktual),” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Berikut adalah parpol yang dinyatakan KPU memenuhi syarat administrasi.

  1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
  2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  4. Partai Bulan Bintang (PBB)
  5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  6. Partai Amanat Nasional (PAN)
  7. Partai Golongan Karya (Golkar)
  8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
  11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
  12. Partai Demokrat
  13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
  15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
  16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Sementara itu, parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU berjumlah 18 parpol. Dengan demikian, ke-18 parpol tersebut dipastikan tidak dapat berlaga di Pemilu 2014. Parpol-parpol itu adalah

  1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
  2. Partai Kesatuan Demokrasi (PKDI)
  3. Partai Kongres
  4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
  5. Partai Karya Republik (Pakar)
  6. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  7. Partai Buruh
  8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
  9. Partai Republika Nusantara
  10. PNI Marhaenisme
  11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)
  12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
  13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  14. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
  15. Partai Republik
  16. Partai Kedaulatan
  17. Partai Bhineka Indonesia
  18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
Editor :
A. Wisnubrata

Perwalian

Yang bisa mendapat perwalian:

  1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

  2. Anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan

  3. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua

Perwalian itu mengenai pribadi anak atau anak-anak maupun harta bendanya.

Cara menjadi wali:

  1. Ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua

  2. Berdasar putusan pengadilan

  3. Atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa

  4. Atas permintaan para kreditur

  5. Atas permintaan pihak lain yang berkepentingan

  6. Atas permintaan Balai Harta Peninggalan

  7. Atas tuntutan jawatan Kejaksaan

  8. Karena penunjukkan jabatan

Penunjukan oleh orangtua terhadap calon wali dapat secara lisan dihadapan 2 saksi atau berdasar surat wasiat.

Untuk menjadi wali berdasar putusan pengadilan dapat dilakukan melalui jalur permohonan atau gugatan ke pengadilan.

Jika melalui permohonan maka calon wali mendaftarkan permohonannya itu ke pengadilan di wilayah tempat tinggal si anak. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan itu diajukan maka pengadilan akan memeriksa permohonan calon wali. Calon wali harus menunjukkan bukti bahwa ia layak menjadi wali anak tersebut.

Bukti yang diajukan dapat berupa:

  1. Bukti surat: akta kelahiran anak, identitas wali, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan sehat dari dokter negara. Bukti surat pendukung lain yang berkait keahlian, prestasi, harta milik sang calon wali. Calon wali dapat juga memperlihatkan ke pengadilan foto-foto yang menggambarkan hubungan baiknya dengan anak.

  2. Bukti saksi: dalam hal ini adalah saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri hal-hal yang berkait dengan integritas dan kepribadian calon wali terutama bahwa sang calon wali berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

  3. Keterangan ahli: bisa lisan di muka pengadilan atau tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak mempunyai hubungan baik dengan calon wali.

Pengadilan akan memeriksa semua bukti, mendengar kesaksian calon wali, keluarga anak atau orang yang terkait dengan anak (misal guru di sekolah, tetangga) dan keterangan anak. Semua itu menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah permohonan dikabulkan atau tidak.

Gugatan untuk perwalian diajukan jika terjadi konflik tentang siapa yang ditetapkan oleh hukum menjadi wali anak. Biasanya terjadi dibarengi atau setelah gugatan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan perwalian mesti memberi bukti bahwa ia lebih layak menjadi wali daripada pihak yang lain.

Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan sebaliknya

Kriteria wali:

1. Prioritas adalah anggota keluarga anak

2. Orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Yang tidak boleh menjadi wali:

  1. orang yang sakit ingatan

  2. orang belum dewasa

  3. orang yang ada di bawah pengampuan

  4. mereka yang telah dipecat dari kekuasaan orangtua/perwalian

  5. ketua, wakil ketua, anggota, panitera. panitera pengganti, bendahara, pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri.

  6. orang yang berkelakuan buruk

  7. orang yang telah menunjukkan ketidakcakapan,menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban perwalian

  8. mereka yang pailit

  9. mereka berperkara di muka hakim melawan anak belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan anak belum dewasa;

  10. mereka yang dihukum karena kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;

  11. mereka yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena kejahatan terhadap anak belum dewasa (lihat:Bab XIII, XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

  12. orang yang dipidana penjara dua tahun atau lebih.

Kewajiban wali:

  1. Mengurus anak yang dibawah penguasaannya

  2. Mengurus harta benda anak

  3. Menghormati agama dan kepercayaan anak itu

  4. Membuat daftar harta benda anak itu

  5. Mencatat semua perubahan-perubahan harta anak

  6. Melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian

  7. Mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata

  8. menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak menurut kemampuan harta kekayaannya

Wali bertanggung-jawab tentang harta tersebut serta kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Pengadilan dapat memutuskan wali berkewajiban mengganti kerugian tersebut  atas permohonan anak atau keluarga anak.

Larangan bagi wali:

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap anak, kecuali kepentingan anak menghendakinya. Kepentingan di sini sebatas biaya pendidikan dan biaya hidup anak.

Banyak orang ingin menjadi wali karena ingin menguasai harta benda anak atau sekedar ingin menyakiti mantan suami atau isterinya. Karena itu terbuka kemungkinan pencabutan kekuasaan sebagai wali. Pencabutan kekuasaan wali dapat terjadi jika wali terbukti:

  1. Amat melalaikan kewajiban terhadap anak

  2. Berkelakuan buruk sekali

Orangtua (baik suami atau isteri) yang dicabut kekuasaannya sebagai wali tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Biaya tersebut diserahkan kepada wali anak.

Ada banyak anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali. Dalam hal ini mereka menjadi tanggung jawab Negara dalam hal pemeliharaannya.

Khusus untuk golongan Tionghoa berlaku:

Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.

Jika setelah suami meninggal dunia saat isteri sedang mengandung, maka balai harta peninggalan harus jadi pengampu atas buah kandungan itu. Balai Harta peninggalan wajib menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, baik demi kebaikan anak bila ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang berkepentingan.

Bila wali ibu kawin, maka suaminya menjadi wali peserta. Perwalian peserta suami berakhir, bila:

  1. suami dipecat dari perwalian

  2. wali ibu berhenti menjadi wali.

Pengecualian:

  1. Dalam perjanjian perkawinan dicantumkan pengecualian kedudukan suami sebagai wali peserta;

  2. Terjadi pisah meja dan ranjang atau pisah harta benda

Wali  wajib untuk  menyampaikan daftar lengkap harta kekayaan anak kepada wali pengawas jika diminta. Bila dalam 30 (tiga puluh ) hari daftar itu tidak diserahkan maka wali pengawas dapat melampirkan bukti permintaannya itu untuk menjadi dasar pemecatan dari kedudukan wali. Pengadilan harus membuat penetapan sesuai permohonan wali pengawas, kecuali bila dalam jangka waktu sebelum penetapan daftar harta itu diserahkan ke pengadilan.

Aturan tentang siapa yang menjadi wali:

  1. Anak dari orangtua yang masih dibawah umur: Orangtuanya tidak bisa menjadi wali, kecuali jika suami isteri yang belum cukup umur ini kawin. Jika tidak maka yang menjadi wali adalah pihak lain yang memenuhi syarat sebagai wali. Biasanya yang menjadi wali adalah orangtua dari orangtua yang di bawah umur ini.

  2. Anak luar nikah yang diakui: orangtua yang mengakui yang menjadi wali

  3. Anak dari suami atau isteri yang berada di bawah pengampuan: wali bapak atau wali ibu yang tidak di bawah pengampuan.

Wali wajib mengangkat sumpah di depan Balai Harta Peninggalan atau Pengadilan bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Proses ini harus ada berita acara sumpah.

Bila orangtua yang melakukan perwalian meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di bawah pengampuan, tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, maka orangtua yang satu lagi wali.

Pengecualian:

  1. Jika ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian

  2. Telah kawin lagi.

Jika orangtua yang telah kawin lagi ini ingin menjadi wali maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan Negeri harus mengabulkannya.

Pengecualian: jika kepentingan anak tidak mengizinkannya.

Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, —- hendak kawin, maka ia harus mengajukan permohonan supaya dapat meneruskan perwalian kepada Pengadilan.

Pengecualian: jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah.

Hakim boleh memerintahkan untuk menjadi wali kepada:

  1. Perkumpulan berbadan hukum
  2. Yayasan
  3. Lembaga sosial

Syarat:

  1. berkedudukan di Indonesia

  2. anggaran dasar, akta pendirian atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pengurus berhak menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa kepada Balai Harta Peninggalan. Penyerahan ini tidak dapat dicabut.

Wali Pengawas: Balai Harta Peninggalan

Kewajiban:

  1. mewakili kepentingan anak belum dewasa, bila kepentingannya bertentangan dengan kepentingan wali.

  2. memaksa wali untuk membuat dafftar atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh ke tangan anak belum dewasa

  3. mengusahakan agar setiap wali memberi jaminan atau setidak-tidaknya menyelenggarakan pengurusan sesuai hukum.

  4. minta kepada wali (kecuali bapak dan ibu) perhitungan ringkas dan pertanggungjawaban dan memperlihatkan surat-surat andil dan suratsurat berharga milik anak belum dewasa.

  5. Menuntut pemecatan wali yang melanggar aturan perwalian

  6. Mengajukan permohonan perwalian baru jika wali lama tidak hadir atau tidak mampu menjalankan tugas sementara waktu

Anak belum dewasa dapt berhutang pada walinya, wali harus mencatat dan membuat penjelasan dalam inventaris. Hutang itu hanya dapat ditagihkan saat anak sudah dewasa.

Wali tidak boleh:

  1. meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa

  2. mengasingkan/ menggadaikan barang-barang tak bergerak

  3. menjual/memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa dari Pengadilan Negeri. Jika ingin menjual harus mengajukan permohonan ke Pengadilan.

  4. menyewa atau mengambil sebagai hak usaha untuk din sendiri barang-barang anak belum dewasa kecuali dengan ijin pengadilan.

  5. menerima warisan yang diperuntukkan bagi anak belum dewasa

  6. menolak warisan tanpa izin Balai Harta Peninggalan

  7. mengadakan perdamaian atas nama anak belum dewasa tanpa ijin Balai Harta Peninggalan

  8. menyerahkan penyelesaian suatu perkara kepada wasit.

Segala tuntutan anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan dengan tindakan-tindakan perwalian, gugur karena lewat waktu setelah lewat sepuluh tahun, terhitung sejak anak menjadi dewasa. ***

Penangkapan

Penangkapan

adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Dasar Penangkapan:

Ada bukti permulaan yang cukup, dugaan yang keras bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana

Yang berwenang melakukan penangkapan:

  1. Petugas Kepolisian Negara

  2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Jika terjadi penangkapan:

  1. Bersikap tenang

  2. Tanyakan identitas penangkap: nama, alamat kantor.

  3. Jika penangkap tidak mau memberi jawaban, segera berteriak, cari pertolongan segera. Sekalipun pelaku penangkapan berseragam, amat mungkin yang bersangkutan bukan petugas yang berwenang.

  4. Catat info lengkap tentang penangkap: nama, jumlah, nomor kendaraan, ciri-ciri. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak kasus penangkapan yang melanggar hukum.

  5. Jika penangkap menyebut identitas dan alamat kantor polisi, segera konfirmasi ke kantor polisi tersebut tentang kebenaran info yang diberikan.

  6. Minta penangkap memperlihatkan surat perintah penangkapan (kecuali tertangkap tangan).

  7. Jangan melawan petugas yang berwenang melakukan penangkapan, sekalipun petugas itu melakukan penangkapan dengan kekerasan.

  8. Anda dapat melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan petugas tersebut kepada pejabat pengawas polisi (PROPAM).

  9. Beritahukan kepada orang terdekat/keluarga tentang penangkapan tersebut.

  10. Keluarga berhak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan.

  11. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari. Jika lebih dari 1 X 24 jam tersangka harus dilepaskan.

  12. Penangkapan dapat dilakukan untuk pelaku pelanggaran jika tidak memenuhi panggilan sah  penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut.

  13. Segera dampingi tersangka yang ditangkap ini ke kantor polisi atau tempat tersangka diperiksa.

  14. Jika yang bersangkutan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun maka ia wajib didampingi pengacara, kecuali jika yang bersangkutan tidak bersedia.

  15. Kepolisian wajib menyediakan pengacara untuk mendampingi pemeriksaan.

  16. Sebaiknya pengacara yang ditunjuk adalah pengacara yang punya dedikasi jelas dalam melakukan pendampingan kepada si tersangka. (lihat info praktis tentang Advokat/bantuan hukum).

Hal praktis yang sebaiknya dibawa untuk tersangka yang ditangkap;

  1. Pakaian, alat mandi/sikat gigi

  2. obat pribadi

  3. makanan

Penangkapan ini memakan waktu 1X 24 jam, kadang langsung dilakukan pemeriksaan intensif berjam-jam sampai jauh malam bahkan mungkin dini hari oleh penyidik. Hal ini mungkin akan amat melelahkan tersangka.  Kerap kali penangkapan langsung dilanjutkan dengan penahanan.***

Perceraian – Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

a. kematian    b. Perceraian        c. Keputusan Pengadilan

Akibat putusnya perkawinan:

  1. ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya;

  2. Jika terjadi perselisihan maka penguasaan anak-anak dapat diputuskan oleh pengadilan;

  3. Pemisahan harta dan hak kewajiban masing-masing.

  4. Pemutusan perjanjian perkawinan;

  5. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab bapak, kecuali bila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban itu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya itu;

Saat ini sudah terjadi perkembangan sebagai berikut :

    • banyak istri (kaum perempuan) saat ini sudah mempunyai penghasilan tetap bahkan penghasilan mereka kerapkali jauh lebih baik dari suami (kaum pria).
      • dengan adanya fakta seperti itu, maka kebutuhan rumah tangga termasuk anak-anak saat ini telah berkembang dari tanggung jawab suami (sebagai kepala rumah tangga) bergeser menjadi tanggung jawab berdua baik suami maupun istri.

      • Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Namun suami tidak berkewajiban memberikan nafkah bagi mantan istri) jika si mantan istri mempunyai penghasilan tetap.

      Dasar perceraian:

      ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

      Yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian:

      1. Terjadi pertengkaran terus menerus dalam perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

      2. Terjadi zinah (pihak yang dapat mengajukan adalah pihak yang tidak berbuat zinah);

      3. suami atau isteri dihukum pidana penjara 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

      4. suami atau isteri berpindah agama atau kepercayaan

      5. suami atau isteri meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain  dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

      6. suami atau isteri mempunyai kebiasaan buruk seperti berjudi, berhutang, pemadat,penganiaya dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

      7. suami atau isteri tidak memberi nafkah lahir batin

      8. suami atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yagn membahayakan pihak yang lain.

      9. salah satu pihak  mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajiban sebagai suami atau isteri.

      Tata Cara Perceraian

      Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu:

      a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

      b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

      Bagi yang beragama Islam atau telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam berlaku hukum Islam untuk tata cara perceraian. Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

      Bagi yang beragama atau kepercayaan di luar Islam sebagai berikut:

      1. gugatan perceraian diajukan oleh suami, isteri atau kuasanya kepada Pengadilan  yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Misal: Tergugat tinggal di Jakarta Pusat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

      2. Jika  tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

      3. Jika tergugat berkediaman di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

      4. Jika tergugat meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Khusus untuk gugatan ini hanya dapat diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama.

      5. Jika tergugat dihukum pidana penjara 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat, maka untuk mendapat putusan cerai penggugat hanya perlu menyampaikan salinan putusan pengadilan atas perkara itu yang telah berkekuatan hukum tetap.

      Gugatan akan gugur jika dalam proses perkara suami atau isteri meninggal sebelum ada putusan pengadilan.

      Selama gugatan berlangsung maka atas permohonan  penggugat atau tergugat:

      1. Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah. Tanpa permohonan Pengadilan dapat memberi izin bila ada pertimbangan tentang bahaya bagi para pihak.

      2. Pengadilan menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;

      3. Pengadilan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

      4. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya  barang-barang yang menjadi hak suami  atau isteri.

      Setiap kali diadakan sidang, Pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat atau kuasanya. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.Jika ia tidak ada maka panggilan disampaikan kepada lurah atau yang dipersamakan dengan Lurah. Panggilan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang dan dilampiri dengan salinan surat gugatan.

      Jika  tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang tetap, maka panggilan sidang dengan cara menempelkan gugatan  pada papan pengumuman di pengadilan dan panggilan sidang melalui media massa sebanyak 2 kali dengan tenggang waku 1 bulan tiap pengumuman. Persidangan dapat dilakukan minimal 3 bulan setelah panggilan terakhir itu. Jika tergugat atau kuasanya tidak hadir maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali  jika gugatan tanpa hak atau tidak berdasar.

      Pemeriksaan gugatan dilakukan Hakim selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di pengadilan. Jika tergugat di luar negeri selambatnya 6 (enam) bulan.

      Dalam sidang pemeriksaan gugatan suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan pada kuasanya.

      Pemeriksaan gugatan diawali dengan upaya hakim untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian atau mediasi adalah hal yang wajib dilakukan. Bila tidak dilakukan mediasi maka putusan perkara dapat dibatalkan.

      Apabila terjadi perdamaian maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru berdasar alasan yang telah diketahui dan ada sebelum perdamaian.

      Apabila tidak tercapai perdamaian pemeriksaan gugatan dilanjutkan  dalam sidang tertutup. Proses persidangan biasanya memakan waktu antara 3-6 bulan.

      Acara persidangan:

      1. Tahap 1: Upaya perdamaian. Ketua Majelis Hakim akan menunjuk hakim mediator.

      2. Tahap 2 : Mediasi. Dipimpin oleh hakim mediator. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan tanpa dihadiri hakim mediator. Namun hasil mediasi harus dilaporkan kepada hakim mediator. Jangka waktu paling lama 40 hari. Namun selama proses perkara belum diputus oleh hakim upaya perdamaian dapat terus dilakukan. Jika tercapai kata sepakat maka pengadilan akan membuat akta perdamaian.

      3. Tahap 3: pembacaan gugatan. Gugatan tidak harus dibacakan dalam persidangan, namun dianggap ‘sudah terbaca’. Hal yang sama untuk setiap dokumen hukum yang lain, kecuali pembacaan putusan.

      4. Tahap 4: Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat

      5. Tahap 5: Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat

      6. Tahap 6: Duplik Tergugat atas Replik Penggugat.

      7. Tahap 7: Pemeriksaan bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat (bukti tertulis seperti akta perkawinan, sertifikat, akta kelahiran anak-anak, foto dan sebagainya). Semua bukti asli harus diperlihatkan di muka persidangan, namun yang diserahkan hanyalah foto copy bukti yang telah dileges di kantor pos dengan meterai Rp 6000. Leges adalah proses pembayaran pajak kepada negara.

      8. Tahap 8: Bukti saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat. Saksi bukanlah anggota keluarga, orang dibawah umur atau di bawah pengampuan. Namun dari keluarga akan didengar keterangannya. Anak-anak pun akan ditanya oleh pengadilan tentang kehendak mereka jika orangtua sepakat bercerai dan mempermasalahkan hak perwalian anak.

      9. Tahap 9: Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat.

      10. Tahap 10: Putusan

      Untuk tiap acara biasanya memakan waktu 1 minggu. Namun kerap terjadi penundaan persidangan 2-3 minggu beberapa kali. Penundaan bisa karena pihak pengadilan tidak siap atau karena para pihak tidak hadir atau meminta penundaan. Kendala lain yang dihadapi adalah panggilan sidang biasa jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sementara jam persidangan tidak diketahui pasti. Para pihak kerap harus meluangkan waktu untuk menunggu selama beberapa jam.

      Biasanya salinan putusan tidak langsung jadi pada hari itu juga. Para pihak dapat meminta pada panitera perkara dengan mengganti biaya salinan turunan putusan yang jumlahnya tidak ditentukan. Selain Turunan Putusan, Pengadilan juga akan mengirimkan sebuah turunan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil agar perceraian tersebut dicatat dan kemudian diterbitkan Turunan Akta Perceraian.

      Apabila para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan upaya hukum banding. Banding harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan membayar biaya perkara banding. Jangka waktu: 14 hari. Pihak yang mengajukan banding dapat membuat memori banding. Pihak yang terbanding dapat membuat kontra memori banding. Dalam proses kasasi para pihak tidak hadir di persidangan. Persidangan berjalan hanya dilakukan oleh para hakim dan panitera dengan memeriksa berkas perkara saja.

      Apabila para pihak tidak puas dengan putusan banding maka mereka dapat menempuh upaya hukum kasasi. Upaya hukum ini pun harus didaftarkan dan membayar biaya perkara di pengadilan negeri pada bagian kepaniteraan perdata.  Waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari terhitung sejak saat putusan pengadilan tinggi diterima (ada relaas pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri).  Setiap pihak yang mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal menyatakan kasasi wajib memberikan Memori Kasasi.

      Semua proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan, banding, kasasi, eksekusi harus membayar biaya perkara. Jumlah biaya perkara biasanya tertera di pengadilan. Para pihak harus menyimpan semua bukti pendaftaran dan pembayaran biaya perkara. Hal itu adalah bukti bagi para pihak untuk bahwa perkara telah terdaftar dan harus diproses di pengadilan.***

      Penahanan

      Tujuan  penahanan

      Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim

      Dasar penahanan

      1. kekuatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri

      2. kekuatiran tersangka/terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti

      3. kekuatiran tersangka/terdakwa akan mengulangi tindak pidana

      Dasar penahanan ini adalah “kekuatiran”, suatu hal yang subyektif, tidak ada parameter yang jelas.

      Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan:

      • tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
      • tindak pidana Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

      Pihak yang berwenang untuk menahan

      1. Penyidik/polisi

      2. Penuntut/jaksa

      3. Hakim

      Baik penyidik, jaksa maupun hakim dapat menentukan jenis penahanan: tahanan dalam rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota.

      Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa di bawah pengawasan petugas.

      Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan.

      Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Penahanan kota: pengurangan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan rumah: sepertiga dari jumlah Iamanya waktu penahanan.

      Baik polisi, jaksa maupun hakim punya keterbatasan kewenangan. Polisi penyidik hanya berwenang menahan selama berkas perkara masih ada di Kepolisian. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan maka yang berwenang adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka yang berwenang melakukan penahanan adalah majelis hakim tingkat pertama. Demikian seterus sampai tingkat kasasi sebagai berikut:

      Wewenang penahanan

      Penyidik/Polisi

      Untuk perkara yang masih dalam tingkat penyidikan di kepolisian

      Lamanya penahanan: 20 hari dapat diperpanjang selama 40 hari

      Penuntut umum

      Untuk perkara yang dalam tingkat penuntutan

      Lamanya penahanan    : 20 hari dapat diperpanjang selama 30 hari

      Hakim

      Kewenangan menahan oleh hakim dibagi dalam beberapa bagian

      yaitu:

      Untuk perkara yang telah masuk pada persidangan di tingkat pertama/ pengadilan negeri

      Lamanya penahanan: 30 hari dapat diperpanjang selama 60 hari

      Untuk perkara yang pada pemeriksaan tingkat banding/Hakim Tinggi

      Lamanya penahanan: 30 Hari dapat diperpanjang selama 60 hari

      Untuk perkara pada tingkat kasasi/Hakim Agung

      Lamanya penahanan 50 hari dapat diperpanjang selama 60 hari

      Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

      • tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
      • perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

      Perpanjangan penahanan itu pada tiap tingkatan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama30 (tiga puluh) hari.

      Yang perlu diperhatikan dalam penahanan:

      1. Minta surat perintah penahanan kepada pihak yang menahan

      2. Perhatikan tenggang waktunya

      3. Keluarga berhak mendapat Tembusan surat perintah penahanan

      4. Selama masa penahanan tidak dibenarkan adanya tindak kekerasan fisik oleh pihak yang menahan.

      5. Jika terjadi kekerasan maka hal ini adalah pelanggaran hukum dan HAM. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi administratif, pidana dan perdata.

      Kekerasan dalam penahanan kerap terjadi dan sulit dilakukan pencegahan atau pembuktian karena:

      1. tidak ada saksi, atau sekalipun ada saksi maka para saksi biasanya memilih tidak mau bersaksi karena status sama-sama tahanan, kuatir mendapat masalah.

      2. Pelaku kekerasan mungkin sipir, sesama tahanan atau terpidana yang ditahan bersama tersangka. Selama proses hukum belum selesai tersangka/terdakwa akan tetap ditahan di tempat yang sama bersama pelaku atau teman-teman pelaku. Hal ini menimbulkan bahaya yang tetap bagi tersangka sementara perlindungan keamanan bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan amat minim.

      3. bukti kekerasan (luka, lebam) sudah hilang saat perkara dilaporkan dan proses visum.

      4. kerap terjadi tersangka/terdakwa yang berani melaporkan kekerasan dalam tahanan akan mendapat penyiksaan yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Semua hal ini sulit dibuktikan walau kami telah menemui banyak saksi korban kekerasan dalam tahanan/penjara.

      Biasanya jalan yang ditempuh oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau keluarganya adalah:

      1. Meminta perhatian khusus dari petugas untuk keamanan yang bersangkutan. “Perhatian” ini dapat berupa ruang tahanan yang terpisah dari tahanan lain atau “pengawasan” yang lebih intensif kepada yang bersangkutan. Langkah ini tidak ada dasar hukumnya dan membuka peluang pemerasan.

      2. Memberi sejumlah uang atau makanan kepada sipir, sesama tahanan atau narapidana.

      Apabila penahanan ternyata tidak sah, tersangka/terdakwa berhak minta ganti kerugian.

      Penangguhan penahanan

      Penangguhan penahanan diberikan atas permintaan tersangka/terdakwa. Permohonan bisa dibuat oleh keluarga atau kuasa hukumnya. Biasanya instansi yang menahan memiliki formulir khusus untuk permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan bisa dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Jumlah uang tidak ada aturannya. Penjamin biasanya keluarga tersangka/terdakwa, tokoh masyarakat, atasan kerja.

      Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dihentikan.

      Dalam tahanan, tersangka/terdakwa berhak:

      1. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga,dokter pribadinya, rohaniawan serta kuasa hukumnya.

      2. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya pada semua tingkatan pemeriksaan dan peradilan

      3. Mengirimkan dan menerima surat dari kuasa hukumnya atau keluarga

      Kuasa hukum berhak setiap saat bertemu dengan tersangka/terdakwa.

      Jika penahanan tanpa adanya surat perintah maka tersangka/terdakwa berhak mengajukan gugatan untuk mendapat ganti rugi. Secara hukum ia harus dikeluarkan dari tahanan jika masa penahanan habis atau tidak ada perintah penahanan. Namun kerap kali ada kekosongan hukum dan pihak rutan tidak bersedia mengelurkan tersangka/terdakwa dari rutan, karena tidak ada surat perintah. Biasa terjadi pada penahanan yang habis masanya pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu.

      Kunjungan dari keluarga atau pihak lain tidak setiap saat bisa dilakukan, pada umumnya harus mengikuti ketentuan instansi penahan: jam dan kerja.

      Untuk penahanan dalam rutan seringkali ada aturan seperti:

      1. Tidak boleh membawa benda yang dapat digunakan sebagai alat bunuh diri: Misal: sikat gigi panjang, sarung, gunting, bolpoint.

      2. Tidak boleh membawa alat-alat elektronika seperti telepon selular, laptop, radio.

      3. tidak boleh membawa kompor, alat masak, korek api.

      Benda-benda yang penting selama menjalani penahanan:

      1. persediaan makanan kering karena kerap kali ransum kurang bergizi atau jumlah terbatas. Dalam tanahan biasanya ada kantin atau oarng yang bisa dimintai tolong membeli makanan. Harga lebih tinggi dari harga pasaran dan tidak setiap saat.

      2. persediaan obat: tidak selalu diijinkan karena di dalam penjara sudah ada dokter atau pelayanan kesehatan. Obat yang dianjurkan seandainya diijinkan: obat diare, obat sakit kepala, sabun anti septik, obat anti nyamuk, obat gatal.

      3. kitab suci, Kitab Undang Undang Hukum Pidana***

      Hak-hak Tersangka

      Hak tersangka:

      1. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik (polisi) dan penuntut umum.

      2. Berkas perkaranya segera dilimpahkan ke Kejaksaan

      3. Mendapat pemberitahuan yang jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang tindak pidana yang disangkakan pada waktu dimulai pemeriksaan.

      4. Berhak memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan.

      5. Berhak mendapat bantuan juru bahasa dan ahli lain jika mengalami cacat fisik seperti buta atau tuli.

      6. Berhak mendapat bantuan hukum.

      7. Jika tersangka disangka diancam pidana mati atau 15 tahun (lebih) penyidik wajib menyediakan penasehat hukum tanpa biaya (gratis).

      8. Jika tersangka yang tidak mampu dan tidak punya penasehat hukum,  diancam pidana 5 tahun (lebih) maka penyidik wajib menyediakan penasehat hukum tanpa biaya (gratis).

      9. Berhak memilih sendiri penasehat hukumnya, memutuskan kuasa atau memiliki beberapa penasehat hukum.

      10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga, dokter pribadi, rohaniawan serta kuasa hukumnya.

      11. Berhak bertemu kuasa hukum setiap saat untuk kepentingan perkara, kecuali jika hak ini disalahgunakan.

      12. Berhak pembicaraannya dengan  penasehat hukum tidak didengarkan petugas, kecuali untuk perkara yang menyangkut keamanan negara.

      13. Tersangka yang WNA yang ditahan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

      14. Berhak mendapat surat tentang penahanan atas dirinya. Hak ini juga diberikankepada keluarga/orang serumah/orang diperlukan bantuannya untuk mengurus permohonan penangguhan penahanan atau bantuan hukum.

      15. Berhak mengirim dan menerima surat dari kuasa hukum dan keluarga. Petugas wajib menyediakan alat tulis menulis. Surat ini tidak diperiksa petugas kecuali ada alasan kuat seperti: dugaan untuk melakukan upaya menghilangkan bukti, melarikan diri atau melakukan tindak pidana.

      16. Berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan.

      17. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

      18. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (lihat keterangan pada bagian “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi”).

      Hak Terdakwa

      1. Berhak mendapat pemberitahuan yang jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

      2. Berhak memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan.

      3. Berhak mendapat bantuan juru bahasa dan ahli lain jika mengalami cacat fisik seperti buta atau tuli.

      4. Berhak mendapat bantuan hukum.

      5. Jika terdakwa didakwa pidana mati atau 15 tahun (lebih) pengadilan wajib menyediakan penasehat hukum tanpa biaya (gratis).

      6. Jika terdakwa yang tidak mampu dan tidak punya penasehat hukum,  diancam pidana 5 tahun (lebih) maka pengadilan wajib menyediakan penasehat hukum tanpa biaya (gratis).

      7. Berhak memilih sendiri penasehat hukumnya, memutuskan kuasa atau memiliki beberapa penasehat hukum.

      8. Terdakwa yang WNA yang ditahan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya

      9. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga, dokter pribadi, rohaniawan serta kuasa hukumnya.

      10. Berhak bertemu kuasa hukum setiap saat untuk kepentingan perkara, kecuali jika hak ini disalahgunakan.

      11. Berhak pembicaraannya dengan  penasehat hukum tidak didengarkan petugas, kecuali untuk perkara yang menyangkut keamanan negara.

      12. Berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan.

      13. Berhak mendapat surat tentang penahanan atas dirinya. Hak ini juga diberikankepada keluarga/orang serumah/orang yang bantuannya diperlukan untuk mengurus permohonan penangguhan penahanan atau bantuan hukum.

      14. Berhak mengirim dan menerima surat dari kuasa hukum dan keluarga. Petugas wajib menyediakan alat tulis menulis. Surat ini tidak diperiksa petugas kecuali ada alasan kuat seperti: dugaan untuk melakukan upaya menghilangkan bukti, melarikan diri atau melakukan tindak pidana

      15. Berhak diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

      16. Berhak mengajukan saksi dalam persidangan.

      17. Berhak mengajukan seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa di depan sidang pengadilan.

      18. Berhak mengajukan permohonan banding pada pengadilan tingkat pertama kecuali yang terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Jaksa Penuntut Umum punya hak yang sama.

      19. Berhak mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

      20. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (lihat keterangan pada bagian “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi”).

      21. Berhak memperoleh rehabilitasi apabila ia diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

      Hak Terpidana:

      Jika terdakwa sudah diputus bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka status terdakwa berubah menjadi terpidana. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah:

      1. Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) di mana para pihak (baik terdakwa maupun Penuntut Umum) tidak mengajukan upaya hukum banding. Jangka waktu pendaftaran upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan dibacakan.

      2. Putusan Pengadilan Tinggi di di mana para pihak (baik terdakwa maupun Penuntut Umum) tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jangka waktu pendaftaran upaya hukum kasasi adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh terdakwa.

      3. Putusan Mahkamah Agung sejak tanggal perkara diputuskan.

      GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

      Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tuntutan tersangka (ahli warisnya) atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lainnya diputus di sidang praperadilan.

      Pemeriksaan praperadilan:

      Sidang ditetapkan 3 hari setelah gugatan diajukan. Materi gugatan tentang sah/tidaknya penangkapan/penahanan, sah/tidaknya penghentian penyidikan /penuntutan; benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian permintaan,  ganti kerugian dan atau rehabilitasi.Pemeriksaan dengan cara cepat. Selambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

      Kelemahan gugatan peradilan adalah jika pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dalam prakteknya gugatan praperadilan selalu gugur karena alasan tersebut. Dalam hal ini fungsi praperadilan menjadi berubah, yaitu untuk mempercepat proses perkara.

      Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya banding.

      Pengecualian: putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

      Terpidana berhak:

      1. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas perkaranya jika ia mempunyai novum (bukti baru) atas perkaranya. Pengadilan wajib memeriksa permohonan peninjauan kembali ini. Putusan pengadilan atas perkara peninjauan kembali tidak boleh memberatkan terpidana dari putusan yang telah ada sebelumnya.

      2. Mengajukan permohonan grasi dari Presiden untuk meminta pengampunan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

      PraPeradilan

      I. Pemeriksaan praperadilan:

      Sidang ditetapkan 3 hari setelah gugatan diajukan. Pemeriksaan dengan menggunakan Acara Cepat. Selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal registrasi hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

      Yang Berhak Mengajukan gugatan Pra peradilan

      • Tersangka/keluarga tersangka/kuasa hukum tersangka

      Materi gugatannya adalah tentang sah/tidaknya penangkapan/penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan juga ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

      • Jaksa Penuntut Umum atau pihak ke tiga yang berkepentingan (saksi korban)

      Materi gugatannya adalah tentang sah tidaknya penyidikan

      • Penyidik dan pihak ke tiga

      Materi gugatannya adalah tentang sah tidaknya penghentian penuntutan.

      II. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

      Pemeriksaan gugur artinya pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Gugurnya pemeriksaan ini dikarenakan:

      • Pokok perkara telah diperiksa di Pengadilan Negeri
      • Saat pokok perkara diperiksa di Pengadilan Negeri pemeriksaan prapradilan belum selesai

      III. Upaya Hukum Banding/Kasasi

      Terkait materi gugatan:

      • Putusan yang tidak dapat banding

      Putusan dengan materi gugatan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan juga putusan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.

      • Putusan yang dapat banding

      Putusan dengan materi gugatan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dimintakan banding di pengadilan tinggi dan putusannya bersifat putusan akhir. Artinya bersifat final dan berkekuatan hukum teta[ dan karenanya tidak dapat dimintakan kasasi.